Pada tanggal 18 Maret 2023, Charlie Chandra ditangkap oleh Polda Metro pada malam hari berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan nomor SP.Kap/180/III/RES.1.9/2024/Ditreskrimum. Penangkapan tersebut diikuti oleh penggeledahan rumahnya, meskipun penggeledahan dilakukan tanpa adanya putusan pengadilan.

Pertanyaan ke ChatGPT: “Apakah hukum mengizinkan penangkapan dilakukan sebelum hasil gelar perkara dikeluarkan?”

Jawaban ChatGPT:

Di Indonesia, penangkapan sebelum hasil gelar perkara keluar harus merujuk pada ketentuan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Berikut poin-poin yang relevan:

1. Pasal 17 KUHAP:

Penangkapan hanya boleh dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

• Bukti permulaan yang cukup biasanya harus dihasilkan dari proses penyelidikan atau gelar perkara. Gelar perkara penting untuk menentukan apakah kasus layak ditingkatkan ke penyidikan dan untuk menghindari kesalahan prosedur.

2. Pasal 18 KUHAP:

Penangkapan harus disertai dengan Surat Perintah Penangkapan yang memuat identitas tersangka, alasan penangkapan, dan uraian singkat tentang kejahatan yang diduga dilakukan.

• Surat Perintah Penangkapan yang digunakan dalam kasus ini sudah dikeluarkan, tetapi prosedur seperti gelar perkara semestinya dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan legalitas penangkapan.

3. Prinsip Due Process of Law:

Gelar perkara merupakan bagian dari prinsip due process of law yang menjamin bahwa tindakan hukum seperti penangkapan dilakukan secara adil dan transparan.

• Jika hasil gelar perkara belum keluar, penangkapan bisa dianggap tidak sah karena belum ada dasar kuat bahwa tersangka memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana.

4. Pengecualian dalam Keadaan Mendesak (Pasal 19 KUHAP):

Dalam kasus tertentu, jika ada keadaan mendesak (misalnya, tersangka berpotensi melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi kejahatan), penangkapan dapat dilakukan tanpa gelar perkara. Namun, harus tetap ada bukti awal yang cukup untuk mendukung tindakan tersebut.