Ahli Waris Sah Dipenjara Saat Mempertahankan Tanah Warisan Keluarganya Sendiri

SHM No. 5/Lemo sah sejak 1988 dan dikuatkan pengadilan, namun ahli warisnya justru dikriminalisasi.

Mengapa Tanah Ini Sah Milik Keluarga Charlie

Kepemilikan Ini Telah Dikuatkan Pengadilan

Dibeli sah tahun 1988
SHM masih tercatat atas nama ayah Charlie
PBB dibayar 1988–2023
Pajak waris dibayar 2023

Seluruh gugatan kepemilikan tanah ini telah dimenangkan keluarga Charlie hingga tingkat Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali.

51/G/PTUN-BDG/1994 jo 128/B/1995/PT jo 276 K/TUN/1996
726/Pdt/1998/PT.Bdg jo 3306 K/Pdt/2000 jo 250 PK/Pdt/2004

Putusan-putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Penguasaan Fisik:

Selama puluhan tahun tanah ini dikelola keluarga Charlie, hingga akhirnya diduduki paksa tanpa alas hak.

1988 – 2013 – sebagai tambak ikan dan kemudian di sewakan oleh keluarga Charlie
2013 – penyewa empang diusir oleh preman-preman. Sejak 2013, keluarga Charlie tidak lagi dapat mengakses tanahnya sendiri
2014 – tanah di duduki PT MBM (ASG)

Sejak saat itu, keluarga Charlie kehilangan akses atas tanah yang secara hukum masih menjadi miliknya.

Apa Dasar Klaim Pihak PIK-2 atas Tanah Ini

Mengandalkan izin lokasi dan surat kuasa, bukan bukti kepemilikan tanah
Menggunakan putusan pidana lama 596/Pid.S/1993/PN.TNG yang telah dikesampingkan oleh putusan perdata yang lebih tinggi
726/Pdt/1998/PT.Bdg.

Ini Bukan Klaim Sepihak. Ini Fakta Persidangan.

Kasus Charlie Chandra adalah perkara publik yang seluruh pembuktiannya diperiksa secara terbuka di pengadilan.

Semua sidang terekam, seluruh dokumen bersumber dari arsip resmi, dan setiap fakta dapat diverifikasi secara independen oleh publik.

The case of Charlie Chandra is a clear example of how land and legal mafia operate behind the mega project PIK 2 in Tangerang, Indonesia. The Chandra family owned 8.7 hectares of land under Certificate of Ownership (SHM) No. 5/Lemo, registered in the name of the late Sumita Chandra since 1988, based on a legally valid Deed of Sale and Purchase (AJB) recognized by multiple court decisions, including Bandung High Court Decision No. 726/Pdt/1998. For decades, the family legally controlled and utilized the land while paying land and building taxes (PBB) regularly. However, in 2013, tenants were unlawfully evicted by thugs, and the land was forcibly occupied by PT Mandiri Bangun Makmur, a subsidiary of Agung Sedayu Group (PIK 2), without any legal basis. Ironically, when Charlie Chandra, as the rightful heir, attempted to process the inheritance title transfer at the Land Office (BPN), he was criminalized under false charges of forging BPN Form 13. The clause stating that the land was “not under dispute and under physical control” legally applies to the rightful SHM holder, not to an illegal occupier. Court proceedings even confirmed that PT MBM had no legal ownership basis, making their control an unlawful occupation. Despite this, Charlie was sentenced to 4 years in prison. This site documents the full chronology of the case, the criminalization process, court trials, illegal occupation of PIK 2 land, and legal evidence proving the Chandra family’s ownership, to raise public awareness of how the land mafia operates in Indonesia.

Kasus tanah Charlie Chandra menunjukkan bagaimana mafia tanah dan mafia hukum beroperasi dalam proyek PIK 2 di Tangerang. Tanah seluas 8,7 hektar dengan SHM No. 5/Lemo atas nama Sumita Chandra diperoleh secara sah melalui Akta Jual Beli tahun 1988, yang telah dikukuhkan oleh putusan pengadilan, termasuk Putusan PT Bandung No. 726/Pdt/1998. Selama puluhan tahun, keluarga Charlie menguasai tanah tersebut secara fisik, memanfaatkannya sebagai tambak ikan, dan rutin membayar pajak PBB hingga 2023. Namun sejak 2013, penyewa diusir paksa oleh preman dan tanah kemudian dikuasai PT Mandiri Bangun Makmur, anak perusahaan Agung Sedayu Group (PIK 2), tanpa dasar hak yang sah. Ironisnya, ketika Charlie Chandra sebagai ahli waris sah mengajukan balik nama sertifikat, ia justru dituduh melakukan pemalsuan Formulir 13 BPN yang berisi pernyataan tanah tidak bersengketa dan dikuasai secara fisik. Padahal, secara hukum klausal tersebut hanya melekat pada pemilik sertifikat sah, bukan pada pihak yang melakukan okupasi ilegal. Persidangan bahkan menegaskan PT MBM tidak punya alas hak, sehingga penguasaan mereka dianggap ilegal. Namun, Charlie tetap dijatuhi vonis 4 tahun penjara. Situs ini mengulas kronologi kriminalisasi, okupasi ilegal PIK 2, manipulasi hukum, serta bukti kuat kepemilikan keluarga Charlie Chandra, agar publik mengetahui bagaimana tanah dirampas oleh mafia dengan skema sistematis.