OKUPASI ILEGAL PIK 2,
DENGAN MENGKRIMINALISASIKAN PEMILIK LAHAN
Dalam pledoi (nota pembelaan) ini ditegaskan bahwa Charlie Chandra adalah ahli waris Sumita Chandra, pemilik atas tanah SHM5/Lemo seluas 87.100 m² sejak tahun 1988.
Pada tahun 2013, para penyewa tanah milik almarhum Sumita Chandra diusir oleh kelompok preman, dan tanah tersebut kemudian diduduki oleh PT Mandiri Bangun Makmur – PIK 2 (anak perusahaan Agung Sedayu Group) tanpa dasar hak yang sah.
Pada tanggal 13 September 2021, perwakilan dari Agung Sedayu Group bernama Ali Hanafia Lijaya pernah menawarkan untuk membeli tanah tersebut kepada Terdakwa. Namun, penawaran tersebut ditolak oleh Charlie Chandra.
Setelah penolakan tersebut, PT MBM kemudian membuat laporan polisi yang pertama kali ditujukan terhadap Charlie Chandra. Akan tetapi, laporan tersebut dihentikan penyidikannya (SP3) karena tidak terbukti. Namun ironisnya, pada hari yang sama, Terdakwa justru kembali dilaporkan lagi hanya karena ingin melakukan balik nama sertipikat yang memang masih terdaftar atas nama ayah kandungnya sendiri, almarhum Sumita Chandra.
Tuduhan pemalsuan yang dipaksakan terhadap Charlie Chandra adalah terkait lampiran Formulir 13 BPN yang berisi pernyataan bahwa tanah tersebut “tidak dalam keadaan sengketa dan dikuasai secara fisik”, padahal penguasaan fisik secara hukum melekat pada pemilik sertifikat yang sah, bukan pada pihak yang melakukan okupasi ilegal.
Dalam persidangan terungkap, Putusan Pengadilan 726/Pdt/1998/PT.Bdg menegaskan AJB atas nama Sumita Chandra sah, mengikat, dan melindungi haknya sebagai pembeli beritikad baik. Hingga kini, tidak ada putusan yang membatalkan AJB maupun SHM No. 5/Lemo atas nama Sumita Chandra.
Baca juga: Modus Kriminalisasi
The case of Charlie Chandra is a clear example of how land and legal mafia operate behind the mega project PIK 2 in Tangerang, Indonesia. The Chandra family owned 8.7 hectares of land under Certificate of Ownership (SHM) No. 5/Lemo, registered in the name of the late Sumita Chandra since 1988, based on a legally valid Deed of Sale and Purchase (AJB) recognized by multiple court decisions, including Bandung High Court Decision No. 726/Pdt/1998. For decades, the family legally controlled and utilized the land while paying land and building taxes (PBB) regularly. However, in 2013, tenants were unlawfully evicted by thugs, and the land was forcibly occupied by PT Mandiri Bangun Makmur, a subsidiary of Agung Sedayu Group (PIK 2), without any legal basis. Ironically, when Charlie Chandra, as the rightful heir, attempted to process the inheritance title transfer at the Land Office (BPN), he was criminalized under false charges of forging BPN Form 13. The clause stating that the land was “not under dispute and under physical control” legally applies to the rightful SHM holder, not to an illegal occupier. Court proceedings even confirmed that PT MBM had no legal ownership basis, making their control an unlawful occupation. Despite this, Charlie was sentenced to 4 years in prison. This site documents the full chronology of the case, the criminalization process, court trials, illegal occupation of PIK 2 land, and legal evidence proving the Chandra family’s ownership, to raise public awareness of how the land mafia operates in Indonesia.