Sikap Charlie Chandra terhadap Pembangunan PIK 2

Pembangunan bukan hal yang ditolak

Charlie Chandra tidak menolak pembangunan PIK 2. Kawasan baru dapat membuka konektivitas, kegiatan usaha, lapangan kerja, pariwisata, dan kesempatan ekonomi bagi Tangerang serta wilayah di sekitarnya. Situs resmi pengembang menggambarkan PIK 2 sebagai kota terpadu yang dirancang untuk hunian, kegiatan komersial, dan investasi. Informasi tersebut penting untuk dibaca sebagai penjelasan dari pihak pengembang mengenai visi proyek.

Sikap mendukung pembangunan tidak berarti setiap proses di dalamnya harus diterima tanpa pemeriksaan. Pembangunan yang kuat justru membutuhkan kepastian hukum, data pertanahan yang akurat, komunikasi terbuka, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dipercaya.

Kemajuan harus dirasakan masyarakat

Ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya luas kawasan atau nilai investasinya. Pembangunan juga perlu dinilai dari manfaat yang dirasakan warga: akses kerja, kesempatan usaha, lingkungan yang sehat, infrastruktur yang dapat digunakan, serta perlindungan terhadap tempat tinggal dan sumber penghidupan.

PIK 2 mempublikasikan sejumlah program sosial dan lingkungan. Program semacam itu patut dicatat sebagai bagian dari kontribusi yang diklaim pengembang. Pada saat yang sama, evaluasi manfaat pembangunan sebaiknya tetap menggunakan data yang dapat diperiksa dan mendengarkan pengalaman masyarakat yang terdampak.

Hak atas tanah dan investasi saling menguatkan

Perlindungan hak atas tanah tidak bertentangan dengan investasi. Kepastian mengenai pemilik, batas, riwayat peralihan, dan prosedur penyelesaian sengketa mengurangi risiko bagi warga, pengembang, lembaga pembiayaan, dan pemerintah. Karena itu, penghormatan terhadap sertifikat, putusan pengadilan, dan proses administrasi yang sah merupakan fondasi pembangunan, bukan hambatan pembangunan.

Dalam konteks pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menempatkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat serta ganti kerugian yang layak dan adil sebagai prinsip penting. Tidak setiap transaksi tanah swasta otomatis tunduk pada rezim tersebut; dasar hukum dan fakta setiap perolehan tanah tetap harus diperiksa secara khusus.

Posisi yang ingin disampaikan

Posisi Charlie dapat dirangkum secara sederhana: pembangunan PIK 2 layak didukung apabila memberi kesejahteraan, menghormati hak yang sah, dilakukan melalui proses yang transparan, dan menyelesaikan perbedaan melalui jalur hukum. Pembangunan tidak seharusnya menempatkan masyarakat pada pilihan yang lahir dari tekanan atau informasi yang tidak seimbang.

Dokumentasi di situs ini disediakan agar pembaca dapat memeriksa sumber, putusan, dan kronologi yang berkaitan dengan SHM No. 5/Lemo. Materi tersebut tidak dimaksudkan sebagai penolakan terhadap pembangunan maupun sebagai tuduhan baru terhadap pihak mana pun.